Dadang Harap KPPU Dapat Sinergikan Pemerintah dan Pengusaha

15-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Dadang S. Muchtar saat mengikuti agenda uji kelayakan dan kepatutan anggota KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto: Oji/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Dadang S. Muchtar berharap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terpilih nantinya dapat menyinergikan pemerintah dengan pengusaha menjadi satu kesatuan yang dapat mendukung iklim usaha yang baik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan anggota KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).


"Bagaimana nanti anda mampu melaksanakan tugas yang penuh tantangan ini, tantangan tentang pelaku ekonomi ini untuk bisa menyinergikan anda sebagai pengawas, pemerintahan sebagai pemangkunya ada eksekutif, yudikatif dan sebagainya dengan legislatif mampu menjadi kesatuan?" tanya Dadang.


Dadang menggambarkan apa yang terjadi saat ini, ketika banyak supermarket besar mulai membuka cabangnya di bagian-bagian terkecil masyarakat, seperti di setiap desa maupun kecamatan. Hal ini menurutnya dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaku ekonomi kecil seperti toko-toko kecil milik masyarakat.


"Karena sampai hari ini ketimpangan persaingan usaha itu tetap masih ada. Mungkin ini jangan basa-basi ya tetap masih ada (ketimpangan persaingan usaha). Kalau orang Jawa bilang 'wong cilik mangane sitik, duduknya di angklik, matinya dulu' tetap saja pelaku ekonomi kecil tergencet," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...